Pembatasan BBM Bersubsidi Serentak Juli!

JAKARTA - Ketua Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pembatasan BBM Bersubsidi Endah Murniningtyas menuturkan, pemerintah sangat berhati-hati dalam merealisasikan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi lantaran kondisi perekonomian global tidak mendukung.

Termasuk dalam kehati- hatian ini adalah penundaan realisasi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, dari rencana semula April 2011 menjadi Juli 2011.“Ya itu (keputusan) sudah pasti ditunda seperti kata Pak Menko Perekonomian (Hatta Rajasa),” ujar Endah di Jakarta.

Pada pertengahan Desember 2010 lalu, pemerintah dan Komisi VII DPR sepakat untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi mulai April 2011 di wilayah Jabodetabek. Pemerintah beralasan, pembatasan perlu dilakukan demi mencegah pembengkakan anggaran subsidi BBM pada 2011.

Namun, pekan lalu Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, program pembatasan BBM bersubsidi ditunda. Kondisi makroekonomi global dan masalah kesiapan infrastruktur tidak memungkinkan pembatasan BBM bersubsidi diterapkan dalam waktu dekat.

Setelah mencermati perkembangan, pemerintah menetapkan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan dilakukan pertengahan tahun ini. Bahkan, menurut Endah,pembatasan BBM akan dilakukan dengan lingkup yang lebih luas.“Tadinya hanya Jabodetabek, nanti sekalian se-Jawa diterapkan pada Juli 2011,”tegas Endah.

Sementara itu, Ketua Tim Pengawasan Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi, Anggito Abimanyu mengatakan, tim dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung. dan Universitas Gadjah Mada masih melakukan pengkajian program pembatasan.

Hari ini tim berencana melakukan pertemuan kembali. Kajian yang dilakukan oleh tim perguruan tinggi ini meliputi sisi kebijakan, kesiapan, serta pengawasan. “Misalkan kesiapan di lapangan, seperti terkait distribusinya dan tangki pertamaxnya, mekanisme pengawasannya agar tidak terjadi kebocoran. Termasuk kemungkinan menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pengawasan,” papar Anggito.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan ini mengatakan, semua aspek perlu dilihat sebelum pembatasan benar-benar dilakukan,termasuk masalah eksternal lain yang tak kalah penting, yakni dampak kenaikan harga minyak di pasar internasional terhadap perekonomian dalam negeri.

Menurut dia, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan rasionalisasi disparitas harga di dalam negeri dan di luar negeri. ”Saya rasa ini merupakan momentum yang tepat untuk itu,” katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menuturkan, keputusan pelaksanaan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi masih menunggu hasil kajian dari tiga perguruan tinggi. ”Pelaksanaan kajian ditugaskan kepada tiga perguruan tinggi,mereka akan sampaikan laporan pada Maret nanti, saya belum bisa kasih komentar,” kata Armida.

Dia mengatakan, setelah ada kajian dari tiga perguruan tinggi itu, pemerintah baru dapat mengambil keputusan pasti tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.Armida menyebutkan, penundaan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi hanya satu opsi karena masih terbuka opsi lain.

Dia menyebutkan, paling tidak ada tiga faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi yaitu kesiapan implementasi, dampak inflasi, dan harga minyak dunia. ”Harga minyak dunia yang sekarang melonjak, terutama karena gejolak di Timur Tengah, tentu berpengaruh ke Indonesia. Asumsi harga minyak di APBN hanya USD80 per barel, sekarang harga internasional mendekati USD115 per barel,”katanya.(Koran SI/Koran SI/wdi)